Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang

Mahkamah Kontitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan bahwa konsep demokrasi harus ada dalam proses pembentukan Undang-Undang. Frasa meaningful participation yang disematkan MK kemudian diejawantahkan pasal 96 undang-undang No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan ruang partisipasi masyarakat, baik masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dengan pemberian aspirasi secara luring (luar jaringan) ataupun daring (dalam jaringan). Namun, UU 13/20022 tidak spesifik mengatur terkait mekanisme masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan bermakna perlu diatur lebih untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif, sehingga ditemukan solusi salah satu dapat diaplikasikan oleh pemerintah menjamin peraturan perundang-undangan adalah Regulatory Impact Assessment.